HIMAPIKANI GO TO ACEH “Berantas IUU Fishing”

aaaaaa

(HIMAPIKANI-ACEH). Akhir tahun bukan menjadi akhir kegiatan Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia. Setelah Pekan Aksi Nyata yang dilakukan di Universitas Pattimura Ambon, kini HIMAPIKANI kembali hadir dengan kegiatan bertajuk Seminar Internasional, Lokakarya, dan Advokasi Perikanan yang dilaksanakan di Lhokseumawe dan Aceh Utara, Provinsi Aceh. 6 hari pelaksanaan, 14 s/d 19 Desember 2015 dipenuhi dengan rangkaian kegiatan yang syarat akan keberlanjutan dunia perikanan dan kelautan di masa mendatang. Mahasiswa perikanan Universitas Malikussaleh yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia, ditunjuk sebagai tuan rumah dalam acara tersebut menggelar Kegiatan Seminar Internasional, Lokakarya dan Advokasi Perikanan Nasional yang berlangsung di gedung GOR ACC Cunda Lhokseumawe.

Kegiatan ini dihadiri oleh beberapa perwakilan mahasiswa seluruh Indonesia diantaranya Universitas Pattimura (Ambon), Universitas Antakusuma (Kalimantan Tengah), Universitas Jendral Soedirman (Purwokerto), Universitas Muhammadiah Malang (Jawa Timur), Universitas Brawijaya (Jawa Timur), Universitas Sriwijaya (Palembang), Universitas Maritim Raja Ali Haji (Kepulauan Riau), Universitas Riau (Riau), Universitas Islam Riau (Riau), Universitas Bung Hatta (Sumatera Barat), Universitas Sumatera Utara (Medan), Universitas Dharmawangsa (Medan), Universitas Samudra (Langsa), Universitas Syiahkuala (Banda Aceh), Universitas Abulyatama (Aceh Besar), dan Universitas Teuku Umar (Meulaboh). Selain dari mahasiswa perikanan, kegiatan ini juga dihadiri oleh unsur masyarakat seperti HNSI Serta seluruh Panglima La’ot Kab/Kota dan Panglima La’ot Lhok Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe.

Keynote speaker pada kegiatan ini adalah Dr. Suseno Sukoyono M.M yang mewakili Mentri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Sedangkan Pemateri seminar Internasional yakni perwakilan World Fish Center yaitu Luca Michice Ph.D dan Alumni NTOU Taiwan, Dr. H. Agus Putra AS, S.Pi., M.Sc. Pada hari kedua Lokakarya Perikanan Nasional Pemateri yang hadir antara lain Ir. Saut Parulian Hutagalung, M.Sc. (Staf Ahli Mentri Kelautan dan Perikanan RI bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya atau Mantan Dirjen P2HP KKP), Rafly (Anggota Komite 2 DPD RI) dan M. Riza Damanik (Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia). Setelah kegiatan seminar berlangsung selama 2 hari, pada hari ketiga dilaksanakan kegiatan Advokasi Nelayan di TPI Krueng Mane Aceh Utara yang di hadiri oleh panglima La’ot Lhok Kec. Muara Batu dan Dinas Kelautan Perikanan Kab. Aceh Utara Darmawan dilanjutkan kegiatan bersih-bersih pantai dikawasan TPI Krueng Mane, Aceh Utara.

Sekretaris Jendral Himapikani M. Miftah Khoirul Fahmi mengatakan, Sebuah kegiatan pasti diharapkan hasilnya. Maka dari itu dari seluruh rangkaian yang telah dilaksanakan lahirlah beberapa pemikiran dari kaum muda, yaitu :

  1. Terkait usaha pemerintah dalam memberantas IUU fishing tentu kami sangat mendukung kebijakan tersebut karena berkaitan dengan keberlanjutan dan ketersediaan Sumber Daya Alam di masa yang akan datang. Namun ada beberapa hal yang harus diperbaiki terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang terkesan setengah-setengah. Misal, Peraturan Menteri tentang pelarangan alat tangkap pukat hela dan pukat tarik dalam Permen KP 02 2015, peraturan masih ada aktivitas nelayan masih jalan. Hal tersebut apabila tidak segera diperbaiki kewibaan hukum akan sangat dipertaruhkan.

Rekomendasi kami segera diambil alat tangkap yang tidak ramah lingkungan kemudian diganti dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Serta dibuatlah info resmi standar alat tangkap yang diperbolehkan beroperasi di perairan Indonesia terkait penggantian alat tangkap pun harus disesuaikan dengan kebutuhan nelayan, jangan sampai alat tangkap yang diberikan ke nelayan salah sasaran. Misalnya saja nelayan membutuhkan pancing diberi jaring atau sebaliknya. Sehingga untuk pengadaan alat tangkap sesuai degan program prioritas 2016 tentu harus ada survey lapang yang kuat. Jangan sampai terjadi seperti pengadaan Kapal Inka Mina yang pada akhirnya kapal tidak terpakai.

  1. Bangun Coldstorage dan pabrik pengolahan ikan di setiap daerah untuk menstabilkan harga ikan.
  2. Melanjutkan proses hukum terhadap kapal-kapal yang diduga melakukan aktivitas perikanan illegal. Jika terbukti bersalah, maka harus ditagihkan dan dikembalikan kerugian negara dan nelayan selama ini. Sebaliknya, jika tidak terbukti pernah melakukan tindak pidana, maka hak-hak para pihak harus dipulihkan.

Menyikapi permasalahan tentang pembakaran kapal asing, kita juga punya pemikiran lain. Dari pada kapal dibakar ditengah laut yang hanya akan membuat sampah dilaut, mungkin opsi yang dapat dilakukan yakni dengan melelang kapal yang tidak ber-SIUP,SIPI dan SIKPI untuk kepentingan yang lebih bermanfaat seperti halnya memberikan kapal tersebut kepada nelyan atau kepada pihak universitas untuk dijadikan sebagai lahan praktek mahasiswa.

  1. Membangun dan mengaktifkan kembali pertamina yang ada di pelabuhan untuk mengontrol subsidi BBM agar tepat sasaran.
  2. Meningkatkan kapasitas Badan Keamanan Laut dalam patroli keamanan dan keselamatan di laut sesuai UU Kelautan.
  3. Menyiapkan RUU untuk permodalan di sektor perikanan agar pihak Perbankan berani memberikan modal ke sektor perikanan.
  4. Revolusi Mental pegawai perikanan terutama di daerah-daerah. Revolusi mental disini sangatlah penting untuk menumbuhkan sikap disiplin bagi para pegawai dinas perikanan. Secara keseluruhan revolusi mental mencakup 3 hal : integritas, etos kerja, dan gotong royong. Dengan menerapkan prinsip tersebut dengan kondisi pegawai saat ini sangat berperan dalam kinerja pegawai untuk perikanan di masa depan. Sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan bangsa. Mempersiapkan dan mendidik pemuda sebagai pilar penerus kehidupan bangsa harus dimulai sejak dini.

Selain dari beberapa rekomendasi diatas, HIMAPIKANI juga merekomendasikan mengenai pembangunan perikanan di sector lain, karena sampai saat ini KKP terkesan hanya berkutat dengan urusan perikanan tangkap. Padahal sumberdaya perikanan di Indonesia tidak hanya berasal dari perikanan tangkap melainkan pada perikanan budidaya, bioteknologi, dan lain-lain yang jumlah ekonominya mencapai 380T per Tahun (Kadin,2015) .

Disela-sela kegiatan 1 minggu di Aceh Himapikani juga meluangkan waktu untuk berdiskusi langsung dengan Panglima La’ot (Ketua Hukum Adat) di Aceh. Dari hasil diskusi tersebut Panglima La’ot Meminta agar pemerintah Aceh maupun KKP dapat mengalokasikan anggaran kepada Panglima La’ot. Dana yang dimaksud agar dapat digunakan untuk keperluan sosial. Seperti terjadinya musibah di Laut antaranya kecelakaan kapal yang menimbulkan korban jiwa serta keperluan sosial yang lain.

Keberlangsungan kegiatan ini, sangat diharapkan hasilnya oleh para nelayan. Dengan berlangsungnya kegiatan ini diharapkan HIMAPIKANI terus konsisten menjadi himpunan mahasiswa yang akan menyalurkan aspirasi masyarakat khususnya nelayan Indonesia kepada instansi terkait seperti Kementrian Kelautan dan Perikanan RI. Ungkap Miftah

Editor : Ferra Fitriani/Syahputra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *